Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur (Jatim) akan memberi perhatian lebih dalam pengendalian dan pengembangan program kependudukan di daerah-daerah miskin di Jatim. Program tersebut akan diprioritaskan di sana. Akan ada sentuhan khusus hingga bantuan ekonomi produktif kepada keluarga di daerah-daerah miskin itu. BKKN akan hadir ikut membangkitkan pemulihan kemiskinan di daerah-daerah itu.

“Salah satu prirotas kami adalah memulihkan daerah miskin itu dulu. Program kependudukan akan banyak dilakukan di sana,” ujar Yenrizal Makmur usai dilantik oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo sebagai Kepala Perwakikan BKKBN Jatim, Senin (2/10/2017).

Yenrizal yang sebelumnya bertugas di Riau ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Jatim menggantikan Kushindarwito. Pelantikan dan pengambilan sumpah dan serah terima jabatan dilangsungkan di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Gubernur Soekarwo memimpin langsung pelantikan tersebut. Pelantikan dihadiri pula oleh Wagub Jatim Saifullah Yusuf dan para pejabat di lingkungan Pemprov Jatim.

Prioritas Lima Daerah
Lebih lanjut Yenrizal Makmur mengatakan, BKKBN Jatim akan memberi perhatian khusus pada daerah yang disebut miskin. Yakni Sampang, Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, dan Pamekasan. Di daerah itu akan ada progam pemberdayaan keluarga.”Kami akan tindaklanjuti sebagiamana yang diinginkan Pak Gubernur untuk memperhatikan peogram kepenedudukan dan kesejahteraan keluarga di lima daerah itu,” kata Yenrizal.

Gubernur Soekarwo mengusulkan untuk memberi bantuan usaha ekonomi produktif dalam program KB di daerah-daerah miskin itu. Ini penting dilakukan, kata Pakde Karwo, karena dengan begitu dalam KB terdapat pasangan usia subur yang keduanya aktif bekerja. Kondisi ini diyakini akan efektif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk.
“Bagi pasangan usia subur yang aktif bekerja, mereka akan membuat perencanaan dan kontrol kelahiran sendiri,” kata Pakde Karwo.

Bantuan ekonomi produktif itu bisa dikolaborasikan dengan program Taman Posyandu. Melalui Taman Posyandu, selain untuk pengawasan kesehatan anak, orangtua juga dididik tentang pola asuh yang benar. Karenanya, pola pemberian bantuan ini harus bisa menjadi alat rekayasa kelurga berencana. Menjadikan perempuan produktif akan makin terkendali dalam pengaturan kelahiran.

Seperti diketahui, laju pertumbuhan penduduk di Jatim relatif rendah yang hanya 0,59%. Selain itu, berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2017, nilai total fertility rate (TFR) Jatim juga berada di posisi 1,94. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi sinergitas pembangunan dan kekompakan antarpelaksana program KB di Jatim. “Untuk laju pertumbuhan penduduk sudah bagus. Tinggal tadi, berkolaborasi konsentrasi menggarap lima daerah tertinggal,” kata Yenrizal.