Pandemi Covid-19 menimbulkan kekhawatiran akan dampak ledakan penduduk. Yakni, meningkatnya angka kehamilan tidak diinginkan, serta masalah kesehatan ibu dan anak.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bojonegoro bergerak cepat mengadakan launching Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) kemarin (16/2).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Bojonegoro Anik Yuliarsih menerangkan, bahwa pasangan usia subur (PUS) kategori (4-T) terdiri atas terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak diharapkan tidak hamil karena tergolong risiko tinggi (risti). Sehingga petugas kesehatan perlu memastikan PUS kategori 4-T tetap menggunakan kontrasepsi.
“Pelayanan juga harus tetap dilakukan tetapi dengan menerapkan prinsip pencegahan pengendalian infeksi dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19,” jelas Anik.
Adapun pelayanan KB MKJP tersebut menggunakan dana alokasi khusus (DAK) bantuan operasiona keluarga berencana (BOKB). Anik mengungkapkan, bahwa animo masyarakat terhadap pelayanan KB MKJP sangat tinggi dalam upaya mencegah kehamilan tidak diinginkan. Pelayanan KB MKJP sangat efektif untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran.
“Sehingga dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Momentum di awal tahun 2021 ini merupakan peluang untuk mengajak masyarakat agar memanfaatkan pelayanan KB MKJP di faskes-faskes KB terdekat sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing,” imbuhnya.
Target akseptor yang dilayani dalam momentum ini adalah 40 persen dari target yang harus dicapai selama setahun. DP3AKB memiliki data PUS by name by address yang diolah melalui aplikasi PUS Alarm System berbasis Android. Data tersebut selalu diperbarui setiap waktu sehingga dapat dijadikan peta jalan bagi teman-teman Penyuluh KB.
Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Jawa Timur Sukaryo Teguh Santoso mengapresiasi Pemkab Bojonegoro sebagai kabupaten nomor dua di Jawa Timur yang melakukan Launching Pelayanan KB MKJP di awal tahun ini. Penyuluh KB harus menjadi ujung tombak dalam melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE).
“Agar keluarga-keluarga patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sekaligus konseling pemakaian kontrasepsi untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan,” terangnya.
Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyatakan, bahwa Pemkab Bojonegoro siap mennyukseskan program pengendalian penduduk. Program pengendalian penduduk harus dilakukan di hulu bukan di hilir. Jadi, harus dilakukan sejak awal tahun jangan menunda di tengah atau bahkan akhir tahun. Bupati berpesan agar semua pihak mendukung perogram pengendalian penduduk karena sangat berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM.
“Saat pandemi Covid-19, masyarakat harus tetap bisa mengakses pelayanan KB ke faskes terdekat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi peningkatan kasus kehamilan tidak diinginkan yang berdampak buruk pada kesehatan ibu dan anak,” bebernya.
Bupati pun menambahkan, bahwa pemerintah tidak ada niat membatasi atau menghalangi seseorang untuk memiliki keturunan. Tetapi program KB MKJP itu lebih kepada perencanaan kehamilan sehat dan pengaturan jarak kehamilan yang tepat agar bisa melahirkan anak-anak berkualitas.